Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pada tahun 2025. Dinilai berhasil diwujudkan, Presiden Prabowo Subianto akan terus menjalankan program dengan tujuan utama perbaikan gizi anak didik Indonesia ini hingga tahun 2026.
Namun, di tengah maraknya bencana hidrometeorologi dan meningkatnya frekuensi kejadian ekstrem, perbandingan antara anggaran MBG dan anggaran kebencanaan turut menjadi sorotan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) telah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2026) yang dialokasikan untuk program MBG sebesar Rp335 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 21% atau melonjak hampir 5 kali lipat dari outlook 2025 yang sebesar Rp71 triliun.
Sebaliknya, RAPBN 2026 untuk lembaga kebencanaan pemerintah berada di angka yang jauh lebih rendah, yaitu hanya berjumlah Rp4,6 triliun. Sementara itu, outlook 2025 mencatatkan belanja senilai Rp5,7 triliun.
Adapun anggaran lembaga kebencanaan dalam data ini merupakan akumulasi dari tiga lembaga pemerintah, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMG), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Jika ditinjau per lembaga, belanja untuk BMKG lebih besar daripada lembaga lainnya, baik outlook 2025 maupun RAPBN 2026. Outlook pada tahun ini sebesar Rp2,5 triliun, dengan anggaran yang dijatuhkan untuk BMKG pada tahun depan sebesar Rp2,7 triliun atau tumbuh senilai 0,9%.
Meski lebih kecil, kenaikan serupa juga dialami oleh Basarnas. RAPBN 2026 menunjukkan dana untuk lembaga ini menyentuh Rp1,4 triliun, tumbuh sekitar 0,8% dari outlook 2025 sebesar Rp1,2 triliun.
Mirisnya, BNPB sebagai garda terdepan penanggulangan bencana justru mengalami penurunan signifikan. Outlook 2025 mencatat anggaran sebesar Rp2 triliun. Dana ini merosot drastis hingga 25% dalam RAPBN 2026, menjadi hanya Rp491 miliar.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Askar menilai pemangkasan anggaran ini dapat memperlambat kesiapsiagaan dan penanggulangan pasca bencana.
Berkaca dari kejadian banjir dan longsor yang menimpa Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat saat ini, ia menjelaskan pemangkasan anggaran akan berdampak signifikan pada dana transfer ke daerah (TKD). Dana ini menjadi sumber utama pendanaan pos dana tidak terduga (DTT) untuk penanganan darurat bencana.
Bukan hanya terasa pada fase darurat, dampak pemangkasan ini juga akan berefek panjang terhadap upaya mitigasi dan pencegahan bencana. Meski ruang koreksi melalui APBN Perubahan atau realokasi anggaran masih terbuka, ia pesimis langkah tersebut akan diambil.
“Secara hukum, anggaran bisa diubah. Tapi karena MBG identik dengan Prabowo, kemungkinan perubahan sangat kecil,” tuturnya ketika dihubungi, Sabtu (29/11/2025) dilansir dari Tempo.
Baca Juga: Memahami Kriteria Penetapan Status Bencana Nasional
Sumber:
https://drive.google.com/file/d/1TsimTqqDXN_LvhRMLac-QcIOj8I-V4_P/view
