Program LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) merupakan beasiswa pemerintah Indonesia yang membiayai studi magister dan doktoral. Penerima beasiswa LPDP memiliki kewajiban akademik dan komitmen kontribusi setelah menyelesaikan studi, sehingga setiap isu terkait kepatuhan atau komitmen alumni kerap mendapat perhatian publik.
Baca Juga: Jumlah Penerima Beasiswa LPDP dalam 10 Tahun Terakhir
Perbincangan terbaru muncul setelah unggahan alumnus LPDP, Dwi Sasetyaningtyas (DS), yang menampilkan perayaan status kewarganegaraan Inggris anaknya sekaligus pernyataan keengganan menjadikan anaknya warga negara Indonesia. Unggahan tersebut memicu diskusi luas di platform X karena dikaitkan dengan status DS sebagai penerima beasiswa negara yang dibiayai dana publik.
Isu tentang LPDP diberitakan dalam 1.336 artikel yang menuai 5.431 mentions dan dibicarakan di media sosial dengan total 20.089 sample mentions pada 11-24 Februari 2026.
Berdasarkan hasil laporan percakapan digital Drone Emprit, sentimen publik didominasi sikap netral sebesar 53%, diikuti sentimen negatif 39,2%, sementara sentimen positif tercatat 7,8%.
Sentimen positif umumnya muncul dari pemahaman terhadap aspek administratif dan kondisi struktural dunia kerja. Sebagian warganet menyoroti bahwa kewajiban pengabdian DS dinyatakan telah selesai oleh LPDP.
Selain itu, terdapat pandangan yang memahami keengganan penerima beasiswa untuk kembali ke Indonesia karena adanya keterbatasan lapangan kerja serta tingkat gaji yang dianggap belum kompetitif dibandingkan peluang kerja di luar negeri. Perspektif ini menempatkan isu bukan semata pada individu, tetapi juga pada tantangan sistemik yang dihadapi setiap lulusan berpendidikan tinggi.
Namun demikian, sentimen negatif mendominasi percakapan yang kritis. Banyak kritik publik menyoroti sikap yang dinilai arogan serta dianggap merendahkan warga negara Indonesia meskipun pendidikan dibiayai oleh dana publik.
Selain itu, muncul dugaan pelanggaran kontrak oleh pasangan yang bersangkutan serta spekulasi mengenai skenario perceraian untuk menghindari kewajiban finansial. Narasi lain menilai kasus ini sebagai persoalan etika dan integritas penerima beasiswa negara, sehingga memicu tuntutan pengawasan yang lebih tegas.
Menanggapi polemik tersebut, Satria Dharma dari Ikatan Guru Indonesia juga turut berpendapat bahwa perlu adanya pembenahan ekosistem untuk mendukung para alumni agar mau berkontribusi bagi negara.
“Pengawasan yang ideal adalah kombinasi data yang akurat, aturan yang tegas (sanksi), dan ekosistem karier yang mendukung agar alumni merasa perlu dan berniat untuk kembali berkontribusi,” dikutip dari Media Indonesia (25/2/2026).
Baca Juga: Sentimen Publik terhadap Isu LPDP dan Sasetyaningtyas di Media Online
Sumber:
https://x.com/DroneEmpritOffc/status/2027120401445458224
