Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), provinsi di wilayah timur Indonesia masih mendominasi daftar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah secara nasional pada tahun 2025. Posisi terbawah ditempati oleh Papua Pegunungan dengan nilai indeks 54,91 sekaligus sebagai satu-satunya provinsi dengan status pembangunan manusia rendah, yaitu dengan IPM<60.
Menyusul setelahnya, Papua Tengah mencatat nilai IPM sebesar 60,64. Adapun Papua Barat (68,48), Papua Selatan (69,54), dan Nusa Tenggara Timur (69,89) mengikuti di posisi berikutnya.
Dengan ini, keempat provinsi tersebut tergolong dalam status pembangunan manusia sedang, yaitu dengan 60≤ IPM < 70. Sementara itu, provinsi lainnya dalam daftar ini termasuk ke dalam kategori selanjutnya berupa status pembangunan manusia tinggi dengan nilai indeks 70 ≤ IPM < 80.
Keberadaan Papua Barat Daya pada bangku keenam dengan indeks 70,55 semakin menegaskan bahwa kawasan Papua secara keseluruhan masih menghadapi tantangan besar dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta standar hidup masyarakatnya.
Di luar wilayah Papua, Sulawesi Barat duduk di bangku ketujuh dalam daftar provinsi dengan IPM terendah di Indonesia pada tahun 2025 dengan angka 71,16. Pemeringkatan disusul oleh daerah asal tengah Indonesia lainnya, yaitu Kalimantan Barat dengan nilai indeks 72,09.
Sementara itu, Maluku Utara dan Gorontalo mengikuti di posisi selanjutnya dengan nilai yang berselisih tipis, yaitu masing-masing mencapai 72,52 dan 72,62.
Meskipun liima provinsi dari pemeringkatan ini sudah berstatus pembangunan manusia tinggi, kesenjangannya masih cukup jauh dibandingkan provinsi dengan IPM tertinggi, yaitu seperti Jakarta yang telah menembus angka 85,05 atau Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dengan skor indeks 82,48.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono telah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan infrastruktur dan kawasan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua.
Menurutnya, pemerataan pembangunan di Papua merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
“Ada potensi besar, namun kita juga harus fokus agar kesejahteraan rakyat benar-benar dapat kita kedepankan. Pertumbuhan tinggi akan menjadi kurang berarti jika yang merasakan hasilnya hanya sebagian kecil, sementara tidak menetes atau tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya dalam penyambutan para gubernur se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Perhitungan nilai IPM dipengaruhi oleh empat indikator penyusun, yaitu pengeluaran riil per kapita per tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Umur Harapan Hidup (UHH).
Baca Juga: 10 Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia Tertinggi 2025
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/2480/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2025-mencapai-75-90--meningkat-0-88-poin-dibandingkan-tahun-sebelumnya-yang-sebesar-75-02-.html
https://kemenkoinfra.go.id/detailpost/bertemu-para-gubernur-papua-menko-ahy-percepatan-pembangunan-infrastruktur-wilayah-timur-indonesia-untuk-pemerataan-dan-kesejahteraan
