Kekerasan masih menjadi persoalan sosial serius di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data SIMFONI-PPA per 1 Januari 2025 hingga saat ini 17 November 2025, tercatat 27.833 kasus kekerasan di 38 provinsi.
Dari jumlah tersebut, 23.760 merupakan korban perempuan dan 5.904 korban laki-laki, menunjukkan bahwa kekerasan dialami oleh semua kelompok, meski perempuan tetap menjadi pihak yang paling rentan. Data ini mencakup laporan yang telah terverifikasi maupun laporan yang masih menunggu verifikasi pada bulan berjalan.
Jika dilihat dari penyebarannya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus kekerasan tertinggi, yaitu 2.767 kasus. Selain itu, Jawa Barat juga mencatat jumlah korban perempuan paling banyak, yakni 1.044 orang.
Di posisi kedua, Jawa Tengah melaporkan 2.418 kasus dengan 1.027 korban perempuan, disusul Jawa Timur di urutan ketiga dengan 2.294 kasus dan 919 korban perempuan. Ketiga provinsi ini konsisten menempati posisi tertinggi dalam laporan kekerasan karena faktor jumlah penduduk dan intensitas pelaporan.
DKI Jakarta menempati posisi keempat dengan 1.742 kasus dan 776 korban perempuan, menunjukkan bahwa kawasan urban dengan akses layanan yang lebih memadai tetap memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan.
Di luar Pulau Jawa, Sumatra Utara mencatat 1.369 kasus, NTT melaporkan 1.331 kasus, dan Sulawesi Selatan memiliki 1.296 kasus. Menariknya, meski total kasus di NTT lebih rendah dibanding beberapa provinsi besar, jumlah korban perempuan mencapai 664 orang, menunjukkan tingginya proporsi perempuan yang terdampak di wilayah tersebut.
Posisi berikutnya diisi Banten dengan 1.155 kasus, disusul Kalimantan Timur dengan 1.149 kasus serta Aceh sebanyak 1.024 kasus. Kalimantan Timur dan Aceh sama-sama mencatat jumlah korban perempuan yang cukup mencolok, masing-masing 470 dan 488 orang, memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi di seluruh wilayah tanpa terkecuali.
Data ini memperlihatkan bahwa kekerasan di Indonesia tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga laki-laki. Meskipun demikian, jumlah korban perempuan masih jauh lebih tinggi dan menjadi indikator penting bahwa sistem perlindungan perlu diperkuat.
Upaya pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk peningkatan layanan pelaporan, pendampingan korban, edukasi publik, hingga kolaborasi lintas lembaga. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin kondisi sosial yang perlu segera ditangani agar setiap warga, tanpa terkecuali, dapat hidup lebih aman di Indonesia.
Baca Juga: 10 Provinsi dengan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Disabilitas Terbanyak 2024
Sumber:
https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
