Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS), sebanyak 63% publik menilai pemerintahan Prabowo–Gibran menerapkan pendekatan militeristik dalam tata kelolanya. Porsi yang hampir mencapai dua pertiga ini menandakan mayoritas publik menilai adanya corak militeristik dalam pemerintahan saat ini, baik dalam gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan, maupun arah kebijakan yang dijalankan.
Angka ini juga mengindikasikan semakin kuatnya sentralisasi kekuasaan dan terbatasnya ruang partisipasi sipil, menjadi sinyal penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyeimbangkan pendekatan keamanan dengan prinsip tata kelola yang demokratis.
Sementara itu, 24% responden mengaku tidak merasakan adanya pendekatan militer dalam pemerintahan yang sudah berjalan selama setahun ini. Adapun 13% lainnya memilih untuk tidak berpendapat dengan menjawab tidak tahu.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam laporannya yang berjudul Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: “Lanskap Penguatan Pemerintahan Militeristik dan Otoritarian” menegaskan bahwa pemerintahan saat ini menunjukkan gejala otoritarian dan militeristik yang kian nyata.
Keterlibatan Tentara Negara Indonesia (TNI) disebut semakin meluas dan terang-terangan pasca dilakukannya revisi kilat Undang-Undang TNI (UU TNI) oleh Presiden Prabowo Subianto. UU TNI ini memperluas kewenangan TNI dalam wilayah-wilayah yang diatur dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk keterlibatan langsung dalam urusan sipil.
Tidak hanya itu, struktur organisasi TNI kini terus diperlebar tanpa perlu konsultasi publik maupun persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Adapun penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) beserta unit teritorial di bawahnya seperti Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) tidak hanya akan meningkatkan beban fiskal negara ke depan, namun juga akan memiliki implikasi bagi hubungan sipil-militer.
Pelibatan TNI dalam implementasi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran juga kian dilakukan, seperti dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, Satgas Swasembada Pangan, Brigadir Pangan, Koperasi Merah Putih, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, dan juga bisnis farmasi serta kelapa sawit.
Pemerintah perlu merespons persepsi ini dengan langkah transparan dan akuntabel agar prinsip sipil sebagai pengendali utama militer tetap terjaga, sekaligus memastikan kebijakan pembangunan nasional tetap berpijak pada nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat.
Pengumpulan data dalam survei CELIOS bertajuk Rapor Kinerja 1 Tahun Prabowo–Gibran ini melibatkan 1.338 responden yang berasal dari wilayah perdesaan, pinggiran kota, hingga perkotaan dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survei nasional yang dilakukan pada 2-17 Oktober 2025.
Baca Juga: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana Penilaian Publik?
Sumber:
https://celios.co.id/rapor-kinerja-1-tahun-prabowo-gibran/
https://ylbhi.or.id/bibliografi/laporan/satu-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran-lanskap-penguatan-pemerintahan-militeristik-dan-otoritarian/
