KontraS mencatat intimidasi menjadi pelanggaran terbanyak dengan 35 peristiwa, disusul pembubaran paksa 24 peristiwa dan penganiayaan 21 peristiwa.
Mayoritas publik RI menilai keberadaan partai oposisi yang kritis penting bagi demokrasi, dengan 39,1% menyebutnya cukup penting dan 19,4% sangat penting.
Denmark menjadi negara dengan Indeks Demokrasi Liberal tertinggi, meraih skor hingga 0,88 pada 2025.
Penyensoran Media oleh pemerintah dirasakan memburuk di 44 negara, diikuti oleh kebebasan ekpresi akademis dan budaya yang dirasakan 41 negara.
Skor indeks demokrasi DKI Jakarta pada 2025 turun menjadi 82,94, setelah sebelumnya meraih skor 84,99 pada 2024.
Sebanyak 49% responden menilai politik uang sebagai masalah utama dalam pemilu, diikuti dinasti politik (36%), dan calon kurang berkualitas (29%).
Pada awal 2026, 13 kasus politik mendominasi pelanggaran kebebasan berekspresi digital, disusul ekonomi 8 kasus dan agama 6 kasus
Sebanyak 85% publik Indonesia menyatakan akan memilih pada Pemilu 2029. Hanya 1% responden yang memastikan tidak akan menggunakan hak pilihnya
Sebanyak 53% responden mengaku merasa takut menyuarakan masalah politik
Sebanyak 56,4% responden tidak setuju dengan wewenang MPR yang bisa mengubah konstitusi tanpa mengikutsertakan rakyat
Sebanyak 73,9% responden menilai Indonesia demokratis, dengan 12,3% merasa sangat demokratis dan 61,6% cukup demokratis
Sebanyak 69,8% responden merasa puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia, dengan rincian 9,5% sangat puas dan 60,3% cukup puas
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 mencatat skor 69,44 dan berada pada kategori cukup bebas
Hanya 5,6% responden yang memilih pilkada oleh DPRD
Percakapan di X isu pilkada lewat DPRD mencatat 12,1% sentimen positif, 70,3% negatif, dan sisanya netral
Sementara itu, laporan Kawula17 mencatat hanya 5% responden yang tidak mendukung aksi demonstrasi. Sisanya, 17% merasa agak mendukung
Pengawalan toleransi dan sistem demokrasi di Indonesia jadi alasan mayoritas publik mendukung penetapan Gus Dur sebagai pahlawan nasional, dengan proporsi 89,1%
Sebanyak 63% publik merasa pemerintahan Prabowo-Gibran bercorak militeristik dalam gaya kepemimpinannya. Hanya 24% berpendapat sebaliknya
Eritrea menjadi negara dengan indeks kebebasan pers terendah di dunia dengan skor 11,32 pada 2025
Korban pasal karet terus bertambah dari waktu ke waktu, hingga capai 68 orang per Juni 2025
atau masuk dengan akun media sosial