Jumlah penduduk miskin masih menjadi indikator penting untuk melihat pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Adanya data jumlah penduduk miskin tidak hanya menunjukkan kondisi ekonomi kelompok rentan, tetapi juga menggambarkan kualitas akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, serta layanan dasar di berbagai wilayah.
Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di tingkat nasional mengalami penurunan dibandingkan periode Maret 2025. Meski demikian, konsentrasi penduduk miskin masih terkumpul di sejumlah provinsi dengan jumlah penduduk besar dan struktur ekonomi tertentu.
Baca Juga: 10 Kota dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak 2025
Berdasarkan data BPS, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yakni mencapai 3,80 juta jiwa. Besarnya angka ini tidak terlepas dari jumlah penduduk yang tinggi serta ketimpangan ekonomi antarwilayah di dalam provinsi.
Di posisi kedua terdapat Jawa Barat dengan 3,55 juta jiwa, diikuti Jawa Tengah sebanyak 3,34 juta jiwa. Ketiga provinsi di Pulau Jawa tersebut secara konsisten berada di posisi teratas karena memiliki populasi besar, sehingga jumlah penduduk miskin secara absolut juga tinggi meskipun tingkat persentasenya tidak selalu paling besar secara nasional.
Di luar Pulau Jawa, Sumatra Utara mencatat jumlah penduduk miskin sebesar 1,13 juta jiwa. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur berada pada angka 1,03 juta jiwa, mencerminkan tantangan pembangunan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja formal di wilayah tersebut.
Selanjutnya, Sumatra Selatan tercatat memiliki 898,24 ribu jiwa penduduk miskin, diikuti Lampung dengan 860,13 ribu jiwa. Kedua provinsi ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi isu struktural di beberapa wilayah Sumatra, terutama yang bergantung pada sektor primer.
Secara keseluruhan, jumlah penduduk, distribusi kesempatan kerja, dan struktur ekonomi daerah juga berpengaruh terhadap tingginya jumlah penduduk miskin di beberapa provinsi. Wilayah dengan ketergantungan besar pada sektor informal dan sektor primer cenderung lebih rentan terhadap gejolak harga komoditas serta perubahan kondisi ekonomi.
Penurunan jumlah penduduk miskin dibandingkan Maret 2025 menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi serta efektivitas program perlindungan sosial pemerintah. Tren penurunan ini turut dipengaruhi oleh meningkatnya daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan keberlanjutan program bantuan sosial.
Baca Juga: Ketimpangan Kemiskinan Antarpulau di Indonesia 2025
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/profil-kemiskinan.html
