Kepemimpinan Sherly Tjoanda dan Sabin Sehe sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2025-2030 diwarnai oleh berbagai dinamika sejak awal masa jabatan. Sherly Tjoanda sendiri maju menggantikan mendiang suaminya, Benny Laos, yang wafat akibat kecelakaan. Keputusan tersebut mengantarkannya meraih kemenangan dalam pilkada dan memimpin wilayah yang dikenal sebagai “Negeri Seribu Pulau”.
Sebagai provinsi kepulauan dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa, Maluku Utara menghadapi tantangan pembangunan yang tidak ringan, terutama dalam hal konektivitas antarwilayah. Namun, Pada Kuartal III 2025, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tercatat mencapai 39,10% secara tahunan (year-on-year), menjadikannya sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional menurut Badan Pusat Statistik.
Baca Juga: 10 Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Q3 2025, Maluku Utara di Puncak
Di tengah capaian tersebut, persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah menjadi aspek penting untuk dievaluasi. Berdasarkan survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Sherly Tjoanda mencapai 85,1%.
Survei tersebut dilaksanakan pada 13-23 Februari 2026 dengan populasi pemilih yang berdomisili di Maluku Utara dan memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode multistage random sampling terhadap 820 responden, dengan margin of error sebesar ±3,5% pada tingkat kepercayaan 95%.
Secara rinci, sebanyak 41,5% responden menyatakan sangat puas dan 43,6% cukup puas terhadap kinerja Sherly Tjoanda. Dengan demikian, tingkat kepuasan positif secara kumulatif mencapai 85,1%. Sementara itu, 7,8% responden merasa kurang puas dan 1,8% menyatakan tidak puas sama sekali, sedangkan sebanyak 5,3% responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Meski tingkat kepuasan publik tergolong tinggi, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi perhatian masyarakat. Kondisi jalan rusak menjadi masalah utama dengan persentase 30,4%, diikuti oleh tingginya harga kebutuhan pokok sebesar 14,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan infrastruktur dan stabilitas harga masih perlu menjadi prioritas pemerintah daerah.
Menanggapi hasil survei tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta memastikan setiap kebijakan berbasis perencanaan teknokratis dan kebutuhan riil masyarakat.
Gubernur Sherly menegaskan bahwa hasil survei tersebut menjadi energi positif sekaligus pengingat untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Hasil survei yang jujur menjadi alat bantu bagi kami untuk lebih objektif memandang setiap persoalan publik. Tentu ini positif untuk kita lebih responsif menjawab setiap pekerjaan rumah (PR),", ujarnya, mengutip, Kompas, (5/3/2026).
Dengan demikian, tingginya tingkat kepuasan publik tidak hanya mencerminkan keberhasilan awal, tetapi juga membuka ruang refleksi bagi pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga: 95% Publik Jawa Barat Puas terhadap Kinerja Gubernur Dedi Mulyadi
Sumber:
https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2026/03/RILIS-INDIKATOR-MALUT-04-MARET-2026.pdf
