Menurut survei Kedai Kopi, sebanyak 30,8% responden menilai kebijakan perbaikan distribusi logistik kelapa bulat menjadi regulasi yang paling efektif untuk dilakukan pemerintah dalam menstabilkan stok serta harga kelapa dan olahannya.
Sementara itu, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk produk ini juga menjadi perhatian 21,5% publik. Dengan ditetapkannya HET kelapa dan santan seperti komoditas pokok lainnya, yaitu beras, gula pasir, dan minyak goreng, responden merasa kestabilan stok dan harga kelapa dapat tercapai.
Adapun penetapan HET komoditas tersebut telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian dan Penjualan Komoditas Pangan Strategis. HET beras sendiri diatur secara terpisah dalam Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 tentang HET Beras.
Baca Juga: Harga Kebutuhan Pokok Murah, Tuntutan Terbesar di Tengah Kinerja Pemerintah
Hal prioritas berikutnya adalah memberlakukan pungutan ekspor untuk kelapa bulat. Regulasi ini dirasa penting oleh 18,8% publik. Sedangkan, 16,5% responden mengharapkan adanya pemberian subsidi dari pemerintah kepada penjual ataupun distributor besar kelapa.
Di luar dari daftar, sebanyak 1,8% publik menyebutkan langkah efektif lainnya yang sebaiknya dilakukan pemerintah, seperti pemberhentian ekspor kelapa serta melakukan pengawasan. Terdapat pula responden yang tidak memiliki ide apa pun terkait isu ini, dengan jawaban tidak tahu sebesar 10,6%.
Ketika ditanya perihal kondisi harga kelapa, sebanyak 45,2% publik menilai harga kelapa dan olahannya mengalami kenaikan signifikan dalam enam bulan terakhir. Mereka merasa bahwa harganya naik melebihi setengah harga awal, terutama di kalangan ibu rumah tangga.
Harga kelapa utuh misalnya. Sebelum masa Lebaran 2025, harganya hanya sebesar Rp7 ribu per satuan. Nominal ini tumbuh sebesar 85% pada enam bulan yang lalu, atau setara dengan Rp12,9 ribu. Hingga survei dilaksanakan, responden berupa ibu Indonesia menyebut harga kelapa naik sebesar 9,5% dan mencapai Rp14,2 ribu.
Dengan ini, dibutuhkan respons kebijakan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi dari pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga kelapa sekaligus melindungi rantai pasok dari hulu ke hilir. Tanpa intervensi yang tepat, kenaikan harga kelapa berpotensi berlarut dan memperlebar tekanan biaya hidup masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi.
Pengumpulan data dalam survei bertajuk Riset Ekonomi: Survei Kondisi Kebutuhan Kelapa di Indonesia ini dilakukan pada 24 November-1 Desember 2025 dengan metode kualitatif melalui face to face interview terhadap 400 responden yang terdiri dari ibu rumah tangga, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penjual kelapa utuh dan bulat.
Baca Juga: 45% Publik Merasa Harga Kelapa Naik Signifikan
Sumber:
https://kedaikopi.co/flipbook/riset-ekonomi-survei-kondisi-kebutuhan-kelapa-di-indonesia/
