Belum genap satu semester menjabat, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menerima sejumlah gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Salah satu hal yang banyak disorot setelah aksi demonstrasi adalah penanganan aparat penegak hukum terhadap massa aksi. Pasalnya warga sipil acapkali mendapatkan kekerasan dari aparat penegak hukum (APH) saat melakukan demonstrasi.
Polisi sebagai lembaga utama dalam penanganan demonstrasi terus mendapatkan kritik dari masyarakat sipil terkait penanganan demonstrasi. Kepolisian yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat, kini mendapati berbagai sentimen negatif dari berbagai kelompok masyarakat.
Menurut siaran pers Indonesia Corruption Watch (ICW), Polri telah membelanjakan Rp3,8 triliun uang negara untuk keperluan penanganan demonstrasi dalam rentang tahun 2019-2025. Alat pengamanan massa menjadi pembelanjaan terbesar dengan nilai kontrak mencapai Rp1,53 triliun dengan total pembelian sebanyak 32 paket.
Pembelian kendaraan sebanyak 10 paket menjadi kedua termahal dengan nilai kontrak sebesar Rp762,33 miliar. Pembelian 22 paket tongkat berada di posisi ketiga dengan total kontrak sebesar Rp702,62 miliar.
Pembelian 3 paket tameng berada di urutan keempat dengan nilai kontrak di angka Rp229,43 miliar. Di posisi kelima terdapat pembelian 6 paket amunisi senilai Rp178,31 miliar.
Lebih lanjut, 2 paket gas masker menempati urutan keenam dengan kontrak pembelian sebesar Rp154,53 miliar. 4 paket rompi berada di peringkat ketujuh dengan total kontrak di angka Rp147,02 miliar. Posisi kedelapan diisi oleh pembelian 2 paket kacamata dengan nilai kontrak sebesar Rp51,94 miliar.
Sebuah paket sepatu berada di posisi kesembilan dengan total kontrak pembelian di angka Rp24,22 miliar. Pengepakan dan pengiriman sebanyak 22 paket berada di urutan kesepuluh dengan kontrak pembelian sejumlah Rp20,37 miliar.
Terakhir, pembelanjaan 2 paket konsumsi senilai Rp1,13 miliar. Seluruh data di atas dihimpun oleh ICW melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kepolisian Republik Indonesia (LPSE Polri).
Baca Juga: Intip Anggaran Polri Sebelum & Sesudah Efisiensi Rp20,5 Triliun
