Belum lama ini, mahasiswa beserta berbagai elemen masyarakat turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi yang bertajuk #IndonesiaGelap. Berdasarkan laman Instagram Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI), terdapat 18 poin tuntutan yang dikelompokkan ke dalam empat tuntutan utama yaitu, menuntut pemerintah untuk mengesahkan undang-undang pro rakyat, menolak undang-undang anti rakyat, mengevaluasi serta membatalkan beberapa kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Elemen mahasiswa mendukung pengesahan beberapa undang-undang salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Menurut survei yang diadakan oleh Kawula17, RUU Perampasan Aset memang menjadi salah satu RUU yang diprioritaskan oleh anak muda.
Berdasarkan survei tersebut, revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi RUU yang paling diprioritaskan, sebanyak 43% responden menyatakan Undang-Undang MD3 harus direvisi. Sebenarnya, revisi UU MD3 sudah pernah dilakukan pada 2014 dan 2018 lalu, namun revisi tersebut masih memiliki banyak poin kontroversial, salah satunya adalah penambahan wakil MPR, yang dianggap hanya untuk bagi-bagi jabatan.
RUU Perampasan Aset Tindak Pidana berada di posisi selanjutnya dengan total jawaban sebanyak 35%. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana pertama kali disusun pada tahun 2008, namun hingga kini tidak kunjung disahkan. RUU ini nantinya memungkinkan dilakukan pengembalian aset tindak pidana tanpa perlu putusan pengadilan dalam perkara pidana,
Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) berada di urutan ketiga, dengan 33% responden menganggap UU PPP merupakan isu yang penting. Revisi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berada di peringkat selanjutnya, dengan total jawaban sebesar 31%. Peringkat kelima ditempati oleh RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Survei tersebut dilakukan pada 29 November–8 Desember 2024 menggunakan metode Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei online, dan berhasil menjaring sebanyak 1.212 responden dengan rentang umur 17-35 tahun. Asal wilayah responden didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatra, mayoritas tinggal di wilayah perkotaan. Tingkat pendidikan responden didominasi oleh tingkat SMP/SMA sederajat
