Komitmen Pemerintah Indonesia dalam pemerataan pembangunan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui penguatan infrastruktur sebagai dukungan bagi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar.
Dalam realisasinya, partisipasi dari pihak lain seperti swasta atau badan usaha sangat diperlukan untuk aspek pendanaan maupun pelaksana proyek. Hal ini memunculkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi baru dalam memastikan aspek pendanaan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyebut bahwa proyek KPBU ini berjalan dengan keterlibatan aktif dari pihak swasta untuk membantu pendanaan proyek yang akan dibangun dan dapat memanfaatkan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu sebelum dikembalikan kepada negara.
Setelah proyek selesai, pihak swasta berhak mengelola aset dan mendapatkan manfaat melalui skema pembayaran tarif yang diberlakukan dalam jangka waktu yang disepakati.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani dalam Kemenkeu menyatakan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi penting dan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dari negara, sehingga sejak tahun 2005-2006 sudah mulai penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Sepanjang 2019-2023, tren proyek yang berjalan dengan skema KPBU relatif naik dari tahun ke tahun. Tahun 2023 memiliki 71 proyek KPBU dengan 19 proyek yang sudah mendapatkan tender.
Dari data tahun 2019 hingga 2023 yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sektor transportasi masih mendominasi setiap tahunnya dibandingkan sektor lain. Pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga jaringan rel kereta api berkisar di angka 30-35 proyek sejak 2020.
Sektor lain seperti fasilitas umum berkisar di angka 4-10 proyek meliputi pembangunan rumah sakit, taman terbuka, maupun pusat rehabilitasi. Selain itu, pembangunan jaringan sistem perairan, fasilitas pengolahan sampah, dan bendungan juga terus diprioritaskan hingga mencapai 11-22 proyek sejak 2020.
“Pembangunan infrastruktur biru (blue infrastructure) seperti ini menjadi pendekatan baru dalam mengintegrasikan solusi berbasis alam,” ujar Kepala Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pantai Suraji dalam Kemenko Marves.
Baca juga: Kerangka Pembiayaan Infrastruktur Indonesia 2020-2024
