Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 9 Juni 2026, Papua Pegunungan menempati posisi puncak sebagai provinsi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) paling sedikit di Indonesia, yaitu hanya sebanyak 14 unit.
Menyusul di posisi kedua, terdapat Papua Selatan dengan ketersediaan fasilitas yang juga masih sangat terbatas, dengan angka 20 unit SPPG. Sementara itu, Papua Tengah menduduki peringkat ketiga dalam daftar ini dengan ketersediaan operasional sebanyak 36 unit.
Urutan keempat dan kelima kembali diduduki oleh wilayah pemekaran di daratan Papua. Tercatat, Papua Barat Daya hanya memiliki 48 unit SPPG, disusul oleh Papua Barat dengan jumlah ketersediaan 65 unit fasilitas.
Baca Juga: Realisasi Belanja MBG Capai Rp88 Triliun per Mei 2026
Di luar tanah Papua, Kalimantan Utara menempati peringkat keenam sebagai wilayah dengan SPPG paling sedikit di Indonesia per Juni 2026, dengan mencatatkan angka 67 unit. Namun, daftar ini kembali menyoroti provinsi dari wilayah timur Indonesia, melalui keberadaan Papua di urutan ketujuh dengan total 92 unit SPPG.
Kepulauan Bangka Belitung menduduki posisi kedelapan, sekaligus sebagai satu-satunya perwakilan dari wilayah barat Indonesia yang masuk ke dalam pemeringkatan dengan angka 106 unit SPPG.
Selanjutnya, Gorontalo dari Pulau Sulawesi menduduki urutan kesembilan dengan jumlah 117 unit. Pemeringkatan sepuluh provinsi dengan jumlah SPPG paling minim di Indonesia ini ditutup oleh Maluku di posisi kesepuluh yang tercatat memiliki 124 unit SPPG.
Jika dilihat dari persebarannya, wilayah timur Indonesia mendominasi daftar daerah dengan infrastruktur paling minim ini. Sebanyak enam dari sepuluh provinsi dengan SPPG paling sedikit memusat di Pulau Papua, ditambah satu perwakilan dari Kepulauan Maluku.
Kondisi ini memperlihatkan jurang ketimpangan yang sangat tajam apabila dibandingkan dengan ketersediaan fasilitas di Pulau Jawa yang sudah menyentuh angka ribuan. Sebagai perbandingan, posisi teratas wilayah dengan SPPG terbanyak ditempati oleh Jawa Barat (6.721 unit), Jawa Tengah (4.592 unit), dan Jawa Timur (4.340 unit).
Tingginya angka kesenjangan ini menjadi sinyal mendesak akan kebutuhan pembangunan infrastruktur dapur di kawasan timur Tanah Air. Pemerataan logistik dan fasilitas operasional harus segera diprioritaskan oleh pemerintah agar implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan secara merata dan optimal.
Baca Juga: 10 Provinsi dengan SPPG Terbanyak Juni 2026, Jawa Barat di Puncak!
Sumber:
https://www.bgn.go.id/operasional-sppg
