Media sosial Indonesia, khususnya platform X, tengah diramaikan oleh tagar #IndonesiaGelap. Seruan ini menjadi sorotan publik hingga memicu aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Tagar ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat, terutama dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurut laporan lembaga pemantau media sosial, Drone Emprit, gerakan ini bermula pada Senin (3/2/2025) sore, ketika ada seorang warganet mempertanyakan absennya aksi solidaritas terhadap berbagai persoalan yang dianggap mendesak. Malam harinya, akun @BudiBukanIntel menginisiasi kampanye #IndonesiaGelap dengan simbol garuda hitam sebagai bentuk perlawanan di media sosial.
Kampanye ini kemudian mendapat dukungan dari sejumlah influencer, seperti @ilhampid yang menarik hingga 7.069 interaksi di cuitannya, @barengwarga (7.003 interaksi), @plisitin (3.807 interaksi), @thafism_ (2.019 interaksi), dan @bemuiofficial (2.013 interaksi). 5 akun itu disebut yang paling ramai mengundang interaksi terkait #IndonesiaGelap berdasarkan pantauan Drone Emprit pada 11-17 Februari 2025.
Seiring waktu, tagar #IndonesiaGelap terus mendapat momentum hingga mencapai puncaknya pada 17 Februari, bertepatan dengan aksi demonstrasi turun ke jalan di berbagai daerah.
Isu-Isu Utama yang Melatarbelakangi #IndonesiaGelap
Sejumlah kebijakan pemerintah menjadi sorotan utama dalam gerakan ini.
1. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
Pemangkasan anggaran sebesar Rp306 triliun berdampak pada layanan publik, berpotensi menyebabkan ketidakadilan sosial, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pemotongan bantuan pendidikan.
2. Pemotongan KIP Kuliah (KIP-K)
Efisiensi anggaran menyebabkan pemangkasan 9% pada program ini, yang mengancam keberlanjutan studi ribuan mahasiswa penerima bantuan.
3. Tunjangan Kinerja (Tukin) Dosen
Sejumlah dosen ASN masih belum menerima tukin sejak 2020 akibat kendala birokrasi, menciptakan ketidakpastian terkait pembayaran tunjangan mereka.
4. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Dugaan kasus keracunan makanan di Nabire serta protes di Samarinda menimbulkan kritik terhadap program ini, yang dinilai mengambil anggaran dari sektor pendidikan.
5. Pembatasan Kebebasan Berekspresi
Pelarangan teater 'Wawancara dengan Mulyono' oleh ISBI Bandung dinilai sebagai bentuk pembatasan kebebasan akademik dan seni.
6. Kebijakan Tanpa Kajian Akademik
Mahasiswa menilai banyak kebijakan pemerintah tidak berbasis riset yang matang dan berisiko merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
7. Dwifungsi TNI/Polri
Perluasan peran TNI dalam ranah sipil, termasuk penunjukan anggota aktif di jabatan sipil, dikhawatirkan mengarah pada kembalinya dwifungsi militer.
8. Revisi UU Minerba
Aturan baru yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang dinilai bertentangan dengan prinsip akademik dan berpotensi merusak lingkungan.
9. Pencabutan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bermasalah
Sejumlah proyek PSN dinilai merugikan masyarakat, sehingga muncul tuntutan agar proyek-proyek tersebut dievaluasi atau dihentikan.
Baca Juga: 5 Kementerian/Lembaga Paling Terdampak Efisiensi Anggaran 2025
