Dari Legislasi hingga Anggaran, Begini Penilaian Publik RI terhadap Fungsi DPR Agustus 2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki sejumlah fungsi utama yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari menyusun undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, menyerap aspirasi publik, hingga membahas rencana anggaran negara. Penilaian terhadap fungsi-fungsi tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana publik melihat kinerja lembaga legislatif.

Baca Juga: 79% Publik RI Nilai Perlunya Batasan Periode Jabatan Legislatif

Survei Poltracking Indonesia yang dilakukan secara tatap muka pada 14-20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden yang memiliki hak pilih menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap empat fungsi utama DPR masih berada di bawah 40%. Pengambilan sampel menggunakan stratified multistage random sampling dengan margin of error ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Fungsi penyusunan undang-undang memperoleh tingkat kepuasan paling tinggi dibandingkan fungsi lainnya, yakni 39,9%. Meski menjadi yang tertinggi, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan publik yang menyatakan tidak puas sebesar 41,7%. Selisih ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap fungsi legislasi belum sepenuhnya positif.

Penilaian yang hampir serupa terlihat pada fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Sebanyak 39,4% responden menyatakan puas, sementara 42,5% lainnya merasa tidak puas. Artinya, kemampuan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan masih menjadi bagian yang mendapat sorotan dari masyarakat.

Sementara itu, fungsi penyerapan aspirasi publik mencatat tingkat kepuasan sebesar 36,9%. Angka tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan dua fungsi sebelumnya. Di sisi lain, 43,9% responden menyatakan tidak puas terhadap pelaksanaan fungsi tersebut. Tingginya ketidakpuasan ini dapat menjadi perhatian karena penyerapan aspirasi merupakan salah satu jalur penting untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan.

Fungsi dengan tingkat kepuasan paling rendah adalah perumusan rencana anggaran negara, yaitu 36,3%. Sebanyak 43,6% responden justru menyatakan tidak puas. Penilaian ini menunjukkan bahwa aspek anggaran masih menjadi salah satu titik yang perlu mendapat perhatian dalam kinerja DPR.

Hasil survei memperlihatkan adanya jarak antara tingkat kepuasan dan ketidakpuasan publik pada seluruh fungsi utama DPR. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kualitas legislasi, pengawasan yang efektif, penyerapan aspirasi yang lebih dekat dengan masyarakat, serta proses anggaran yang transparan. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap DPR.

Baca Juga: DPR dan Partai Politik Jadi Lembaga dengan Kepercayaan Publik Terendah Agustus 2026

Sumber:

https://poltracking.com/rilis-temuan-survei-nasional-tatap-muka-poltracking-indonesia-membaca-tren-kepuasan-publik-terhadap-pemerintahan-prabowo-gibran/