Kementerian Keuangan telah menyusun Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 untuk Fungsi Kesehatan dengan anggaran mencapai Rp152,8 triliun. Jumlah ini diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas.
Terdapat berbagai output prioritas yang ditargetkan terpenuhi pada fungsi ini. Tahun depan, pemerintah tetap memperhatikan kesehatan 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan kurang mampu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang terintegrasi dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Selain itu, guna mendukung gizi keluarga, pemerintah juga menyalurkan bantuan makanan bergizi kepada 2,2 juta ibu hamil sehat, 2,6 juta ibu menyusui, dan 2,6 juta balita sehat.
Di bidang pendidikan tenaga kesehatan, pemerintah memberikan bantuan pendidikan untuk 7.500 orang serta dukungan khusus bagi 90 calon dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di Papua dan Papua Barat.
Tak hanya itu, pemerintah turut menugaskan 2.300 tenaga medis dan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, termasuk 62 orang di wilayah Papua, untuk memperkuat akses layanan kesehatan di seluruh pelosok negeri.
Pemerintah juga memfasilitasi dan membina sekitar 93,8 ribu keluarga dengan bayi di bawah dua tahun (baduta) dalam rangka mendukung pengasuhan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang merupakan masa kritis tumbuh kembang anak.
Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan terhadap sekitar 7,8 ribu produk makanan, obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan guna menjamin keamanan dan kualitasnya.
Sebelumnya, sebesar Rp211,3 triliun anggaran telah direalisasikan untuk Fungsi Kesehatan pada tahun 2021. Adapun fokus pemanfaatan nominal ini digunakan untuk penanganan wabah Covid-19.
Setelah pandemi mereda, anggaran yang ditujukan untuk Fungsi Kesehatan terus mengalami penyusutan, dengan tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp124,5 triliun dan Rp98,4 triliun.
Sempat kembali meningkat sebesar 1%, anggaran ini mencapai Rp99,3 triliun pada tahun 2024 sebelum melonjak signifikan sebanyak 25,5% dengan besaran Rp124,7 triliun pada outlook 2025. Fungsi Kesehatan kembali naik 22,5% pada RAPBN 2026.
Selain Fungsi Kesehatan, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat untuk 10 fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi Fungsi Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, Pariwisata, Agama, Pendidikan, serta Perlindungan Sosial.
Baca Juga: Berapa Biaya Pembangunan Rumah dalam RAPBN 2026?
Sumber:
https://drive.google.com/file/d/1TsimTqqDXN_LvhRMLac-QcIOj8I-V4_P/view
