Sepanjang tahun, pandangan publik terhadap praktik nepotisme dalam lingkup kejaksaan masih mendominasi. Pasalnya, sebanyak 49,8% dari 512 responden yang terlibat dalam survei Litbang Kompas berpendapat bahwa peningkatan kualitas jaksa dapat dilakukan dengan menghilangkan praktik nepotisme di dalamnya. Angka ini naik cukup signifikan dari 36,9% pada tahun sebelumnya.
Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya integritas dalam proses rekrutmen dan pengangkatan jaksa, sekaligus indikasi kuat bahwa publik menaruh perhatian lebih terhadap persoalan internal institusi penegak hukum.
Sebaliknya, sebanyak 20,9% responden berpendapat bahwa peningkatan kualitas jaksa dapat dilakukan dengan adanya transparansi terhadap rekrutmen atau pemilihan jaksa. Angka ini turun hampir 5% dari tahun sebelumnya yang berada di angka 25,1%. Hal serupa terjadi pada pilihan 'peningkatan kualitas pendidikan jaksa' yang turun cukup tajam dari 31,5% menjadi 20,3% dalam kurun waktu satu tahun.
Sementara itu, pilihan 'lainnya' yang mencakup usulan seperti peningkatan pengawasan, kenaikan gaji, dan sebagainya berada di angka 8% menandakan bahwa isu-isu tersebut dianggap kurang mendesak dibandingkan masalah utama seperti nepotisme dan transparansi rekrutmen.
Secara keseluruhan, data yang dihimpun pada 16-19 Juni 2025 ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas jaksa sangat erat kaitannya dengan tuntutan reformasi sistemik, terutama dalam hal netralitas rekrutmen dan penghapusan praktik nepotisme. Perubahan ini seharusnya menjadi perhatian utama bagi institusi kejaksaan jika ingin meningkatkan profesionalisme dan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat di mata publik.
Baca Juga: Kejagung Jadi Lembaga Paling Dipercaya Buat Berantas Korupsi di Indonesia
Sumber:
https://www.kompas.id/artikel/paradoks-penilaian-publik-pada-kinerja-kejaksaan?open_from=Riset_Litbang_Page
