Dalam rangka meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan energi nasional, pemerintah Indonesia berencana untuk mewujudkan transformasi energi bauran energi dengan penambahan 76% kapasitas yang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal ini direncanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Konferensi Pers RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034.
Berkaitan dengan rencana tersebut, pemerintah akan berfokus untuk melakukan peningkatan kapasitas pembangkit listrik EBT meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Angin, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Pemerintah Indonesia menargetkan penambahan energi listrik dari tahun 2025-2034 sebesar 69,5 GigaWatt (GW) dengan komposisi pembangkit listrik EBT sebesar 42,6 GW dan storage atau penyimpanan sebesar 10,3 GW.
Masih dalam konferensi pers yang sama, dalam lima tahun ke depan pemerintah berupaya menekan penggunaan batubara dan beralih dalam meningkatkan kapasitas daya di bidang bioenergi seperti biomassa, biogas, dan sampah serta pemanfaatan energi tenaga surya. Kemudian dalam lima tahun berikutnya, pemerintah berencana untuk menggunakan energi angin, tenaga surya, dan juga PLTA Pumped Storage atau penyimpanan energi berupa pembangkit listrik tenaga air.
Sementara itu, apabila ditinjau dari peta persebarannya, hampir 33,5 GW pembangkit listrik EBT akan tersebar di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Di urutan kedua, terdapat wilayah provinsi Sumatra dengan rencana pembangunan sebesar 15,1 GW. Kemudian wilayah provinsi Sulawesi sebesar 10,4 GW, provinsi Kalimantan sebesar 5,8 GW, dan terakhir Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sebesar 4,7 GW.
Rencana ini mendapat cukup banyak sambutan positif mengingat pembangkit listrik EBT memiliki banyak manfaat bagi lingkungan dan proyeksi keberlanjutan. Salah satu manfaat yang paling signifikan adalah mampu mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama dari memburuknya krisis iklim.
Selain itu, dalam rencana yang sama pemerintah berupaya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan bagi beberapa individu dengan kapabilitas terkait. Dalam konferensi pers tersebut, pemerintah menargetkan penyerapan lebih dari 1,7 juta tenaga kerja dengan pembagian 836.696 tenaga kerja di bidang industri manufaktur, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan pembangkit listrik, serta 881.132 tenaga kerja untuk kebutuhan pemeliharaan, distribusi, dan gardu induk.
Baca Juga: RI Akan Tambah 69,5 GW Pembangkit Listrik Hingga 2034, Mayoritas dari EBT
