Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam naungan BPJS maupun jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) merupakan jaminan kesehatan (jamkes) yang mendominasi penduduk Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan Survei Ekonomi-Sosial (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022 lalu, hingga tahun 2022 kemarin, masih terdapat 0,25% penduduk pemilik JKN/Jamkesda yang pernah ditolak ketika ingin memanfaatkan jamkes mereka untuk periksa kesehatan.
Namun, persentase penolakan sudah menurun dibanding 2 tahun sebelumnya yaitu 0,27% (2020) dan 0,32% (2021).
Dari keseluruhan penolakan penggunaan JKN / Jamkesda pada 2022, lebih dari separuhnya (52,3%) adalah karena tidak memenuhi prosedur. Hal ini menunjukkan masih sangat diperlukannya sosialisasi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemanfaatan JKN / Jamkesda.
Selain itu, terdapat pula penolakan yang terjadi dikarenakan tidak tercakupnya jenis pelayanan yang diminta di fasilitas kesehatan terkait (7,4%).
Periksa kesehatan yang tidak memiliki pemeriksaan penunjang lain ketika seharusnya perlu juga menjadi alasan penolakan (3,48%).
Alasan tidak sesuai jadwal pelayanan maupun tidak adanya tenaga medis yang dibutuhkan sebagai pemberi layanan juga masih menjadi dasar penolakan dengan persentase sebesar 2,49% dan 2,36%.
Perihal obat-obatan, ketiadaan obat yang dibutuhkan menjadi alasan penolakan digunakannya JKN / Jamkesda dengan persentase 1,77%.
Selain hal-hal di atas, masih terdapat 33,7% alasan penolakan lainnya yang tidak tercakup.
