Berdasarkan data tahun 2014 hingga 2024 dari United States Geological Survey (USGS), terlihat tren kenaikan produksi nikel Indonesia. Titik baliknya terjadi pada tahun 2020, saat pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi nikel dengan melarang ekspor bijih mentah. Sejak saat itu, berbagai insentif diberikan untuk menarik investasi di sektor pengolahan dan pemurnian nikel dalam negeri.
Hasilnya, produksi nikel Indonesia melonjak drastis. Pada 2024, diperkirakan produksi mencapai 2,2 juta ton, naik lebih dari 18 kali lipat dibanding dekade sebelumnya. Namun, lonjakan ini membawa konsekuensi, pasar global menghadapi kelebihan pasokan (oversupply) yang berujung pada turunnya harga nikel dunia.
Kondisi ini menjadi sinyal peringatan. Indonesia perlu mulai mengatur dan membatasi laju produksinya. Salah satu cara yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menaikkan biaya produksi nikel. Strategi ini tidak hanya akan memperlambat laju produksi, tetapi juga mendorong kenaikan harga nikel dunia.
Kenaikan biaya produksi dapat dicapai melalui beberapa langkah: mendorong penggunaan energi terbarukan dalam proses pengolahan nikel, memperketat standar ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola), mencabut berbagai insentif, dan menerapkan tarif ekspor.
Mampukah Indonesia Naikkan Harga Nikel Dunia?
Pertama, berdasarkan analisis dari peneliti Transisi Bersih, permintaan nikel global tergolong tidak elastis terhadap harga, artinya kenaikan harga tidak secara signifikan menurunkan konsumsi.
Kedua, Indonesia kini memproduksi lebih dari 60% nikel dunia dan menguasai sekitar 42% cadangan global. Dengan dominasi sebesar ini, Indonesia memiliki posisi strategis untuk memengaruhi pasar nikel global, termasuk menjaga keseimbangan harga.
Karena permintaan nikel global tidak elastis terhadap harga, Indonesia tidak perlu khawatir menaikkan biaya produksi yang pada akhirnya akan mendorong naiknya harga nikel. Sebagai pemain dominan di pasar global, harga nikel Indonesia akan sangat memengaruhi harga dunia.
Kenaikan biaya produksi melalui penerapan energi baru terbarukan, standar ESG yang lebih ketat, pencabutan insentif, dan pemberlakuan tarif ekspor akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia selain mengatasi oversupply.
Kebijakan ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan menambah pendapatan negara yang dapat digunakan sebagai dana pembangunan dalam negeri termasuk pendanaan transisi energi mandiri. Kebijakan tersebut juga mengurangi kerusakan lingkungan dan dampak sosial, menjadikan hilirisasi nikel selaras dengan komitmen Net Zero Emission.
Namun pertanyaannya kini, mampukah pemerintah Indonesia bersinergi dengan para pelaku industri nikel untuk mengerem laju produksi dan memanfaatkan potensi nikel Indonesia untuk kepentingan bersama bangsa, bukan sekadar keuntungan segelintir pihak?
Baca Juga: 7 Tambang Nikel Terbesar, 4 dari Indonesia
Sumber:
https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/nickel-statistics-and-information
https://transisibersih.org/publication/detail/menghijaukan-hilirisasi-nikel-dari-beban-lingkungan-menjadi-penggerak-transisi-energi
