Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Tentara Negara Indonesia (TNI) menjadi institusi dengan jumlah personil yang paling banyak dikirimkan ke Papua dalam kurun Desember 2024 hingga November 2025, dengan angka sebanyak 5.299 orang.
Angka ini jauh di atas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ditugaskan ke Tanah Papua dengan jumlah hanya 107 orang saja.
Jika ditotalkan, banyaknya anggota institusi keamanan yang diterjunkan ke Papua sebanyak 5.406 orang, dengan proporsi 98,02% berupa prajurit TNI dan 1,98% sisanya adalah anggota Polri.
Baca Juga: Apa Saja Bentuk Kekerasan yang Sering Dilakukan TNI?
Adapun personil TNI yang diturunkan ke Papua terbagi menjadi 690 prajurit untuk bawah kendali operasi (BKO), 2.108 prajurit batalyon teritorial pembangunan, 2.470 satuan tugas (satgas) pengamanan perbatasan, dan 31 prajurit satgas swasembada.
Sementara itu, anggota Polri yang ditugaskan meliputi 30 orang untuk BKO serta 77 orang untuk operasi Moskona.
Operasi Moskona sendiri merupakan operasi kepolisian yang berfokus pada penegakan hukum dan pengamanan wilayah di Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Operasi ini umumnya dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, menangani potensi gangguan keamanan serta mendukung situasi kondusif di wilayah yang dinilai memiliki kerawanan tertentu.
Dalam laporan tersebut, KontraS menilai banyaknya aparat bersenjata yang diterjunkan ke Tanah Papua berpotensi meningkatkan intensitas perjumpaan antara TNI dan Polri dengan masyarakat sipil di Tanah Papua.
Hal tersebut berpotensi memantik memoria passionis (memori kolektif) warga akan berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu seperti peristiwa Wasior, Wamena, Abepura dan Paniai yang notabene terduga pelakunya adalah aparat keamanan bersenjata.
Selain itu, keberadaan aparat keamanan bersenjata juga tidak berbanding lurus dengan berkurangnya peristiwa kekerasan yang dialami oleh warga sipil. Dalam periode yang sama, KontraS mencatat total kekerasan yang terjadi di Tanah Papua telah menyentuh 74 peristiwa, dengan 28 kejadian berupa penembakan sebagai jenis kekerasan yang paling sering terjadi terhadap warga sipil.
Oleh karena itu, penerjunan pasukan ke Tanah Papua sepatutnya dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah Indonesia agar pengerahan pasukan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berkontribusi terhadap peristiwa kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM.
Pengumpulan data dalam laporan bertajuk Catatan Hari HAM 2025 ini meliputi tahapan identifikasi atas unsur-unsur penting dari setiap peristiwa dalam kurun periode Desember 2024-November 2025 untuk kemudian dilakukan proses pembersihan data (data cleansing) dan diolah menjadi informasi yang dapat digunakan.
Bcaa Juga: Ragam Bentuk Kekerasan di Tanah Papua, Penembakan Paling Sering
Sumber:
https://kontras.org/laporan/catatan-hari-ham-2025-katastrofe-hak-asasi-manusia
