Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan serta besarnya biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi di suatu wilayah. Angka ini berperan penting dalam perencanaan pembangunan nasional, terutama sebagai acuan dalam penentuan alokasi anggaran dan kebijakan pemerataan infrastruktur.
Perhitungan nilai IKK tahun 2025 didasarkan pada data harga berbagai komoditas konstruksi, tarif sewa alat berat, serta upah tenaga kerja di sektor konstruksi yang dikumpulkan dalam empat periode pencacahan mewakili tahapan perencanaan hingga pelaksanaan proyek konstruksi, yaitu pada Juli 2024, Oktober 2024, Januari 2025, dan April 2025.
Semakin besar nilai IKK suatu daerah, semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan konstruksi. Sebaliknya, nilai IKK yang rendah menunjukkan bahwa biaya pembangunan di wilayah tersebut relatif murah dan efisien.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), seluruh daerah dalam daftar 10 kabupaten dengan IKK tahun 2025 tertinggi di Indonesia berasal dari wilayah timur, tepatnya Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Puncak yang berasal dari Papua Tengah menempati urutan pertama sebagai kabupaten dengan IKK terbesar, yaitu mencapai angka 361,36.
Kabupaten lain asal Papua Tengah, Intan Jaya dan Puncak Jaya turut menempati posisi berikutnya dengan indeks masing-masing sebesar 342,92 dan 340,84.
Sisanya, daerah dari Papua Pegunungan menjadi pengisi pemeringkatan ini. Kabupaten Pegunungan Bintang berada di urutan keempat dengan nilai 299,88, diikuti Tolikara dengan indeks 268,65 sebagai daerah kelima dengan biaya pembangunan paling mahal 2025 di Indonesia.
Bangku selanjutnya ditempati oleh Mamberamo Tengah dengan nilai indeks 260,46. Lanny Jaya dan Yalimo mengikuti sebagai pengisi peringkat ketujuh dan kedelapan dengan indeks masing-masing 259,68 dan 235,91.
Kabupaten dengan pegunungan tertinggi di Indonesia, Jayawijaya, juga masuk ke dalam daftar daerah dengan biaya konstruksi terbesar, dengan IKK sebesar 227,94. Nduga menutup pemeringkatan dengan angka 224,15, melengkapi daftar wilayah dengan biaya konstruksi tertinggi di tanah air.
Dengan nilai indeks yang tinggi, pembangunan infrastruktur di Papua memerlukan strategi khusus untuk menekan biaya sekaligus memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Adapun pemerintah melalui pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua akan melakukan pengelolaan pembangunan secara langsung dan terintegrasi di pulau paling timur Indonesia ini.
Lembaga ini juga berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan seluruh program pembangunan berjalan sinergis dan membawa dampak nyata bagi masyarakat Papua.
“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” tegas ketua komite, Velix Vernando Wanggai usai dilantik presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Baca Juga: 10 Kabupaten/Kota dengan Biaya Konstruksi Termurah 2025, NTT Dominasi
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjUxNSMy/indeks-kemahalan-konstruksi-kabupaten-kota.html
https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-dorong-akselerasi-pembangunan-papua-melalui-sinergi-pemerintah-daerah-dan-komite-eksekutif/
