Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Banda Aceh menempati posisi teratas dalam pemeringkatan rata-rata lama sekolah perempuan di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2025. Ibu kota dari Aceh ini mencatatkan angka sekitar 13,29 tahun, menunjukkan bahwa perempuan di daerah tersebut rata-rata telah menempuh pendidikan hingga mendekati jenjang perguruan tinggi.
Bangku kedua diduduki oleh Kota Ambon sebagai ibu kota Maluku dengan rerata durasi 12,4 tahun. Sementara itu, Kota Padang Panjang dari Sumatra Barat berada di posisi ketiga dengan capaian sekitar 12,24 tahun.
Selanjutnya, Kota Kendari selaku ibu kota Sulawesi Tenggara mencatat rata-rata lama sekolah perempuan selama 12,14 tahun, disusul oleh Kota Bekasi dari Jawa Barat sebagai pelengkap lima besar sekaligus sebagai provinsi pertama dari Pulau Jawa dengan angka sekitar 12,11 tahun.
Baca Juga: Jakarta Jadi Provinsi dengan Durasi Sekolah Perempuan Terlama 2025
Dua posisi berikutnya kembali ditempati oleh ibu kota provinsi dari Pulau Sumatra, yaitu Kota Pekanbaru dari Riau dan Kota Bengkulu dari Bengkulu dengan masing-masing durasi sekolah perempuan sekitar 12 tahun dan 11,95 tahun.
Sementara itu, Kota Yogyakarta yang juga dikenal sebagai Kota Pelajar dari Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta mencatatkan angka rata-rata 11,93 tahun. Di bagian timur Indonesia, Kota Jayapura selaku ibu kota Papua memiliki rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 11,91 tahun.
Kota Administrasi Jakarta Timur dari Jakarta menutup pemeringkatan daerah dengan durasi sekolah perempuan terlama di Indonesia pada tahun 2025, dengan angka 11,85 tahun.
Daerah dari Pulau Sumatra mendominasi dalam daftar ini. Dari sepuluh kota, empat di antaranya berasal dari Pulau Sumatra. Sedangkan Pulau Jawa berhasil menyumbangkan tiga daerahnya, diikuti oleh Sulawesi, Maluku, dan Papua yang hanya memunculkan satu kota.
Dalam ranah pendidikan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengarusutamaan gender.
“Penguatan kebijakan dan perencanaan yang responsif gender, transformasi kurikulum dan bahan ajar, penciptaan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta perluasan akses dan partisipasi perempuan, khususnya dalam bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika,” tuturnya dalam kegiatan pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan di Kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Lebih lanjut, Menteri PPPA menekankan keberhasilan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dan tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja.
“Saya berharap ini menjadi awal dari gerakan besar yang berkelanjutan. Mari kita wujudkan pendidikan yang adil dan inklusif dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh perempuan Indonesia karena kita semua meyakini tidak ada pembangunan yang berkualitas tanpa kesetaraan gender,” imbuhnya.
Baca Juga: Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Indonesia 2016-2025
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDU5IzI=/rata-rata-lama-sekolah--rls--menurut-jenis-kelamin--tahun-.html
