Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, pemerintah menargetkan pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan sebanyak 12.536 sekolah/madrasah.
Revitalisasi sekolah dan madrasah merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diluncurkan dengan tujuan mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan agar hadirnya pendidikan yang inklusif dan merata hingga ke pelosok negeri.
Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menjelaskan program ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
“Kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM (Sumber Daya Manusia) unggul yang berdaya saing global,” ucapnya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8).
Adapun biaya yang dialokasikan untuk revitalisasi sekolah pada RAPBN 2026 senilai Rp22,5 triliun atau hanya sebesar 5% dari total anggaran Fungsi Pendidikan yang mencapai Rp456,7 triliun.
Sebelumnya, anggaran untuk fungsi ini berada di besaran Rp162,3 triliun pada tahun 2021. Meski sempat mengalami penyusutan sebesar 1,4%, angka ini kembali meningkat dari Rp160,1 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp172 triliun pada tahun 2023.
Anggaran Fungsi Pendidikan terus menunjukkan kenaikan dengan pertumbuhan terbesar berada pada outlook 2025, yaitu sebesar 57% dengan nominal Rp309,5 triliun. Hingga RAPBN 2026 merumuskan dana untuk fungsi ini akan naik sebanyak 47,5% menjadi Rp456,7 triliun.
Selain revitalisasi sekolah, target lainnya yang dirancang terwujud dalam fungsi ini meliputi pemberian bantuan biaya pendidikan melalui program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa serta penyediaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 1,2 juta mahasiswa agar dapat melanjutkan studi tanpa terkendala biaya.
Kemudian, pemerintah juga akan menyalurkan tunjangan yang ditujukan kepada 754,7 ribu guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik serta terus menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta siswa.
Melalui program yang ditargetkan, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diharap terwujud. Survei GoodStats menyebutkan bahwa dari 1.020 responden, hanya sebesar 28% publik yang merasa optimis akan meratanya kualitas pendidikan. Akankah angka ini bertambah atau justru kebalikannya?
Baca Juga: Tanda Tanya Meratanya Kualitas Pendidikan, Hanya 28% Publik yang Optimis
Sumber:
https://drive.google.com/file/d/1TsimTqqDXN_LvhRMLac-QcIOj8I-V4_P/view
https://www.youtube.com/watch?v=RTd1u-69IUU
https://goodstats.id/publication/indeks-optimisme-2025-X2xNZ
