Berdasarkan survei Kawula17, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kurang transparan dan rentan korupsi menjadi isu utama yang perlu segera diselesaikan pemerintah menurut publik Indonesia, dengan persentase mencapai 54%.
Angka ini naik 7% jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yaitu Kuartal III 2025 yang mencapai 47%. Bahkan pada awal tahun 2025, nilainya hanya sebesar 37%.
Dengan demikian, dalam setahun, proporsi responden yang menyoroti kurangnya transparansi APBN meningkat hingga 17%, menunjukkan bahwa isu ini kian dipandang mendesak oleh publik RI.
Hal ini senada pula hasil Survei Indeks Optimisme 2025 yang dikeluarkan oleh Tim Riset GoodStats, bahwa pemerintah masih perlu memperoleh kepercayaan masyarakat. Dari delapan dimensi yang diukur, dimensi politik dan pemerintahan mendapat indeks optimisme terendah dengan angka sebesar 3,87 dari rentang 0-10.
Adapun unsur yang dinilai dalam dimensi politik dan pemerintahan meliputi transparansi dan akuntabilitas, korupsi, serta suara masyarakat. Mirisnya, publik memberikan suara yang mayoritas pesimis terhadap ketiga unsur tersebut.
Baca Juga: Indeks Optimisme Politik Rendah, Pemerintah Perlu Benahi Masalah Korupsi
Sementara itu, tingkat pengangguran yang tinggi turut menjadi perhatian 52% responden, diikuti oleh permasalahan penanganan bencana Sumatra berupa banjir dan tanah longsor yang tidak efisien menurut 48% publik.
Tidak jauh berbeda dengan isu pertama, sebanyak 47% publik menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga tidak transparan. Sedangkan, harga pangan dan bahan pokok yang semakin mahal dianggap sebagai isu prioritas yang harus diselesaikan pemerintah menurut 46% responden.
Ancaman kebebasan berpendapat turut menjadi permasalahan yang patutnya segera diselesaikan, dengan persentase 34%. Isu sosial lainnya berupa keberadaan Undang-Undang (UU) yang memperkuat wewenang aparat serta maraknya kekerasan oleh aparat masing-masing mendapatkan angka 33% dan 26%.
Keselamatan aktivis dari tindak kejahatan turut menjadi sorotan publik. Sebanyak 26% responden merasa kasus kriminalisasi aktivis semakin marak. Angka ini naik 14% dibandingkan Kuartal III 2025 yang hanya sebesar 12%, sekaligus sebagai isu dengan kenaikan proporsi tertinggi dibandingkan isu lainnya.
Adapun terdapat publik yang menganggap intervensi negara di ranah privat harus menjadi perhatian pula, dengan persentase responden yang memilih isu ini sebanyak 20%.
Meski begitu, masih ada sebagian kecil responden yang menjawab tidak tahu dalam survei ini, dengan angka 2%.
Pengumpulan data dalam survei bertajuk National Kawula17 Survey Q4 2025 ini dilakukan dengan metode kuantitatif melalui Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) secara online. Survei dilakukan pada tanggal 16-19 Januari 2026 dengan melibatkan 400 responden berusia 17-44 tahun, memperoleh margin of error 5%.
Baca Juga: APBN 2026: Anggaran TKD Dipangkas 24%, Imbas MBG?
Sumber:
https://kawula17.id/publikasi
