Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Januari hingga Mei 2026 menunjukkan tren fluktuasi. Mulanya, kejadian karhutla di Indonesia mencapai titik tingginya dengan 45 kejadian pada bulan Januari 2026.
Angka ini kemudian mengalami penurunan yang drastis menjadi hanya 13 bencana karhutla pada bulan Februari. Berikutnya, tren karhutla kembali meningkat meski tidak menyentuh rekor awal tahun.
Memasuki bulan Maret, telah terjadi sebanyak 26 kali karhutla, setara dengan dua kali lipat dari bulan sebelumnya. Namun, jumlah kejadian karhutla di Indonesia kembali merosot hingga setengahnya menjadi 12 kejadian pada bulan April.
Kendati demikian, frekuensi bencana karhutla kian naik lagi pada bulan Mei 2026 lalu, dengan total hampir pula kembali meningkat dua kali lipat, yaitu dengan angka 23 kejadian.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sendiri memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan terjadi pada Juli-September 2026. Dengan adanya ancaman El Nino, kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dan panjang dibanding rata-rata normalnya, sehingga kesiapsiagaan terhadap potensi titik api wajib ditingkatkan.
Baca Juga: BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 Datang Lebih Awal
Tetap Ada Potensi Banjir
Meski bersiap menghadapi kemarau ekstrem, potensi bencana hidrometeorologi basah nyatanya tetap mengintai. Guru Besar Ilmu Manajemen Kebencanaan Geologi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno menjelaskan bahwa pada masa pancaroba ini, suhu udara cenderung sangat panas.
Suhu panas tersebut justru mempercepat penguapan lokal secara drastis, sehingga awan hujan tebal bisa terbentuk dan turun secara tiba-tiba.
“Di saat satu wilayah, misalnya bagian selatan Indonesia mengalami kekeringan ekstrem akibat El Nino yang memicu karhutla, wilayah lain dapat mengalami gangguan atmosfer skala regional yang membawa pasokan uap air instan dan memicu banjir,” terangnya kepada GoodStats, Senin (15/6/2026).
Situasi anomali cuaca ekstrem ini menjadi semakin fatal karena kondisi bentang alam yang rusak. Lahan yang telanjur kering kerontang dan mengeras akibat kemarau akan kehilangan kemampuan menyerap air.
Ketika hujan lebat mendadak turun, air tidak bisa meresap, melainkan langsung menjadi limpasan permukaan yang memicu banjir bandang.
Lanjutnya, mitigasi bencana yang efektif tidak boleh menempatkan masyarakat hanya sebagai objek atau penonton. Solusi yang harus dikedepankan adalah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK).
Melalui konsep ini, masyarakat didorong menjadi subjek utama pengelola risiko, sementara pemerintah hadir sebagai fasilitator. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan warga tidak boleh lagi hanya sebatas slogan di atas kertas.
“Pemerintah harus memberikan ruang, legitimasi, dan peningkatan kapasitas agar komunitas lokal memiliki resilience mandiri dalam membaca dan merespons dinamika alam yang kian ekstrem,” harapnya.
Baca Juga: 6 Kebijakan Purbaya Demi Pemulihan Bencana Sumatra, Dana Capai Rp51 Triliun
Sumber:
https://gis.bnpb.go.id/dev/map/
