Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan tercatat mencapai 3.148.028 orang atau mengambil 56,23% dari total ASN nasional yang berjumlah 5.598.662 orang pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah ASN laki-laki tercatat sebanyak 2.450.634 orang atau sebesar 43,77%.
Secara jumlah, selisih antara ASN perempuan dan laki-laki pada 2025 mencapai hampir 700 ribu orang, memperlihatkan bahwa perempuan kini memegang porsi lebih besar dalam struktur birokrasi pemerintahan di Indonesia.
Baca Juga: 10 Provinsi dengan Jumlah ASN Terbanyak 2025
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini mengungkapkan bahwa perempuan dalam birokrasi memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif, patuh terhadap aturan, dan menciptakan ruang aman dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian konflik.
"Pemimpin perempuan memiliki kecenderungan untuk menciptakan safe space yang mendorong keterbukaan, empati, dan penyelesaian konflik secara konstruktif," tuturnya saat menjadi pembicara pada Kegiatan Sekolah Kepemimpinan Kartini (Kalis) di Sekolah Garuda Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Bogor, Sabtu (18/10/2025).
Menurutnya, diperlukan langkah yang konkret untuk membuka ruang bagi kepemimpinan perempuan di birokrasi. Setidaknya terdapat empat pendekatan utama yang bisa menjadi strategi bersama. Pertama, melalui legislasi dan kebijakan yang berpihak. Kedua, dengan transformasi budaya organisasi. Ketiga, melalui teladan dan kepemimpinan.
"Terakhir yang keempat, yakni women support women, di mana diperlukan penguatan ekosistem yang saling mendukung antarperempuan," lanjutnya.
Menurutnya, saat ini terdapat sinyal baik dalam upaya membangun kesetaraan gender di Indonesia. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
BPS mencatat IKG pada tahun 2024 telah menyentuh 0,421 dari yang sebelumnya mencapai 0,499 pada tahun 2018.
“Artinya, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil. Perbaikan ini ditopang oleh peningkatan partisipasi kerja perempuan, pendidikan, dan keterwakilan perempuan,” imbuhnya.
Meski demikian, dominasi jumlah perempuan dalam ASN tidak selalu berarti distribusi jabatan strategis telah sepenuhnya setara. Representasi perempuan masih perlu diperkuat pada posisi kepemimpinan atau jabatan struktural yang lebih tinggi.
“Keterwakilan perempuan dalam jabatan pimpinan tinggi baru mencapai 17%,” ucapnya.
Oleh karena itu, upaya peningkatan kesetaraan gender dalam birokrasi tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga kerja, tetapi juga dengan kesempatan yang setara dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.
Dengan jumlah yang mencapai lebih dari setengah total ASN pada 2025, kontribusi perempuan menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik dan pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Tren ini sekaligus mencerminkan perkembangan positif dalam partisipasi perempuan di sektor formal, khususnya dalam lingkungan pemerintahan.
Baca Juga: 67% Pekerja Perempuan Indonesia Digaji di Bawah UMK pada 2025
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/a43f03f45543dc4e9942f44c/statistik-indonesia-2026.html
