Data inflasi tahunan (year-on-year) yang dirilis BPS untuk periode September hingga November 2024 mengungkap dinamika harga yang menarik di berbagai wilayah di Indonesia. Terdapat disparitas yang signifikan antara provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi dan terendah, mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi dan tantangan di setiap wilayah.
Provinsi Papua Tengah secara konsisten mencatat tingkat inflasi tertinggi selama periode tersebut, dengan angka mencapai 4,14% pada September, turun menjadi 2,85% pada Oktober, dan kembali naik menjadi 3,58% pada November. Sebaliknya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat tingkat inflasi terendah, yaitu 0,49% pada September, dan stabil di 0,22% untuk Oktober dan November.
Di bulan November, Provinsi Papua Pegunungan mencatat inflasi tertinggi kedua secara nasional, disusul Papua Barat, Maluku Utara, dan Bali. Menariknya, tiga dari lima provinsi dengan inflasi tertinggi adalah provinsi hasil pemekaran di wilayah Papua. Hal ini menandakan perlunya perhatian lebih dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di wilayah tersebut.
Tren peningkatan inflasi terlihat jelas di beberapa provinsi, khususnya di Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat selama dua bulan terakhir. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan inflasi yang semakin kuat menjelang akhir tahun 2024, yang sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta komoditas pangan pokok seperti beras dan minyak goreng.
Inflasi yang tinggi di beberapa daerah berpotensi melemahkan daya beli masyarakat. Di Provinsi Papua Tengah, misalnya, tingkat inflasi yang mencapai 4,35% pada November membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk kebutuhan sehari-hari dengan volume yang sama. Hal ini dapat berdampak pada alokasi pengeluaran lain, seperti untuk pendidikan dan kesehatan.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengambil langkah komprehensif. Beberapa langkah prioritas meliputi peningkatan produksi pangan dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor; perbaikan infrastruktur dan sistem distribusi untuk memperlancar aliran barang hingga ke wilayah terpencil; serta pengendalian harga barang strategis, seperti BBM dan kebutuhan pokok lainnya.
Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan laju inflasi dapat ditekan, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan stabilitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia dapat tercapai.
Baca Juga: Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Inflasi Indonesia
